Menko PMK Apresiasi 3 Perkembangan Pelayanan Ibadah Haji Tahun 2024

JAKARTA – Pejabat Tingginegara Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) , Muhadjir Effendy mengapresiasi tiga Perkembangan pelayanan pelaksanaan ibadah haji 1445 H/2024 M. Perkembangan pelayanan haji dipandang mampu menekan jumlah jemaah yang sakit dan wafat Di Arab Saudi.

Hal itu diungkapkan Muhadjir Pada Diskusi koordinasi bersama Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag), Duta Besar RI Riyadh, Konsulat Jenderal RI Jeddah serta pemangku kepentingan lainnya Untuk rangka monitoring dan evaluasi pasca puncak pelaksanaan Ibadah Haji 1445 H/2024 M Di Kantor Urusan Haji Indonesia KJRI, Jeddah, Arab Saudi.

“Tiga Perkembangan pelayanan ibadah haji tahun 2024 tersebut Di antaranya mewajibkan istithaah Kesejaganan Di jemaah haji sebagai upaya preventif menurunkan angka kematian, pemberlakuan skema murur Pada mabit Di Muzdalifah, dan menambah layanan fast track Di dua embarkasi (Solo dan Surabaya),” ujarn Muhadjir Untuk keterangan resminya, Sabtu (6/7/2024).

Muhadjir pun menyampaikan bahwa Kepala Negara Menyediakan arahan agar penyelenggaraan ibadah haji dapat memperluas kesempatan Indonesia Sebagai memasarkan produk-produk Tanah Air Di sana.

“Sebagai itu, selain fokus Di pelayanan ibadah haji, Kementerian Agama dan Kementerian/Lembaga lainnya Sebagai bisa bersinergi Untuk Mendorong peningkatan pasar produk Indonesia Di Arab Saudi,” paparnya.

Di Di Itu, Menko Muhadjir juga menegaskan agar pengiriman daging dam jemaah haji Indonesia Di Tanah Air Sebagai dapat dilakukan Di tahun ini.

“Pengiriman daging dam Di Indonesia merupakan bentuk feedback penyelenggaraan haji Di Kelompok Indonesia, khususnya Sebagai mendukung Inisiatif prioritas pemerintah, yaitu penurunan stunting dan Kesenjangan Ekonomi ekstrem,” terang Muhadjir.

Proses pengawalan pengiriman daging dam Di Indonesia Berencana terus dilakukan Dari Kemenko PMK Lewat koordinasi intensif Di Badan Pengawas Terapi dan Citarasa, Kementerian Agrikultur, serta kementerian dan lembaga teknis lainnya yang terlibat.