Perubahan Bantuan Pemerintah BBM Hingga Bantuan Pemerintah Ditanggapi Skeptis, Ini Alasannya

JAKARTA – Wacana pemerintah mengganti bentuk Bantuan Pemerintah bahan bakar Energi (BBM) menjadi Pemberian langsung tunai (Bantuan Pemerintah) ditanggapi skeptis Dari Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti.

Dia menilai, pemberian Bantuan Pemerintah tidak cukup Bagi menopang kebutuhan hidup Komunitas, Sambil pengurangan Bantuan Pemerintah BBM justru Berpotensi Bagi Meningkatkan biaya transportasi, yang Di akhirnya Mendorong naik Fluktuasi Harga.

“Bantuan Pemerintah tidak cukup. Yang harus dilakukan adalah stabilisasi harga agar tidak terjadi kenaikan Fluktuasi Harga. Pengurangan Bantuan Pemerintah BBM Berpotensi Bagi Meningkatkan biaya transportasi yang Akansegera Meningkatkan Fluktuasi Harga. Pelemahan daya beli telah terjadi Di 5 bulan berturut turut,” katanya Pada dihubungi, Sabtu (5/10/2024).

Esther menyebutkan, beberapa Fluktuasi Harga berdasarkan kelompok pengeluaran masih Di atas Fluktuasi Harga umum. Fluktuasi Harga transportasi Malahan sangat tinggi dan mengkhawatirkan Lantaran menjadi salah satu penyebab memburuknya daya beli. Lantaran itu, Esther mengatakan tidak heran jika jumlah kelas menengah terus turun.

Dirinya pun menekankan pentingnya menurunkan suku bunga dan gunakan instrumen moneter seperti giro wajib minimun. Penanaman Modal Untuk Negeri Aturan moneter juga menurutnya harus fokus Di stabilitas harga bukan hanya Kurs Mata Uang.

“Stabilitas harga tidak hanya Di level nasional tapi juga Di level Daerah Lantaran karakteristik Fluktuasi Harga regional setiap Daerah berbeda. Akumulasi surplus sebesar Rp312 triliun seharusnya bisa digunakan Bagi intervensi Aturan moneter Bagi stabilisasi harga sampai Hingga Daerah,” tandasnya.