Plt. Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menitipkan, sejumlah pembangunan infrastruktur dasar IKN yang molor Untuk target kepada pemerintahan Berikutnya Prabowo-Gibran. Foto/Dok
Basuki menjelaskan, hal ini Sebab beberapa infrastruktur dasar belum bisa terbangun hingga Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) rampung Ke Oktober 2024 mendatang. Infrastruktur tersebut misalnya sektor jalan, air minum, hingga hunian Untuk PNS yang Akansegera pindah Ke IKN.
“Ini Mutakhir Ke KIPP 1A, yang 1B dan 1C belum lengkap, jalan, air minum, menurut saya harus dilanjutkan,” ujar Basuki Ke Kantornya, Jumat (2/8/2024).
Yang Terkait Di hunian, Basuki mengatakan, kedepan memang masih banyak memerlukan tambahan Untuk mengakomodir PNS yang Akansegera dipindahtugaskan Ke Pusat Kota Mutakhir tersebut. Mengingat ada perubahan skema kepemilikan hunian Untuk PNS yanh bertugas Ke IKN.
“Masih terus kita bangun hunian ASN, Sebab yang Akansegera pindah masih banyak lagi,” tambah Basuki.
Sekedar informasi tambahan, plafon pembiayaan Biaya Pendapatan Belanja Negeri atau APBN Ke Proyek IKN tersisa Rp10 triliun. Jumlah ini merupakan pengurangan Di plafon pembiayaan IKN menggunakan APBN Untuk total yang sudah dialokasikan.
Pembiayaan APBN ditargetkan hanya sebesar 20% Untuk total kebutuhan biaya Rp466 triliun, atau Disekitar Rp93 triliun saja yang dialokasikan Untuk membiayai proyek infrastruktur dasar seperti akses jalan, gedung kantor pemerintahan, hingga hunian PNS yang Akansegera dipindahkan, sedangkan sisanya mengandalkan pembiayaan Untuk investor.
Jika dihitung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melelang sebanyak 106 paket pekerjaan. Lelang proyek tersebut terbagi Untuk 3 termin, rinciannya batch 1 Kementerian PUPR melelang 40 paket pekerjaan Di total Rp25 triliun.
Sesudah Itu lelang proyek batch 2 sebanyak 31 paket pekerjaan Di menyerap Biaya Rp27,68 triliun. Batch ketiga kembali dilelang sebanyak 35 paket pekerjaan Di Biaya Rp30,79 triliun. Supaya totalnya Untuk ketiga paket tersebut APBN yang dikeluarkan Rp83,42 triliun.
Jika mengacu Ke target Pemerintah yang hanya menggunakan 20% APBN atau Disekitar Rp93,2 triliun Untuk kebutuhan biaya Rp466 triliun proyeksi kebutuhan bangun IKN. Maka dipastikan plafon pembiayaan APBN Ke proyek IKN tinggal tersisa Rp10 triliun saja.
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Proyek Molor Infrastruktur Dasar IKN Di Sebab Itu Warisan Ke Prabowo-Gibran