Raker Didalam Banggar Dewan Perwakilan Rakyat, Menko Polkam Usul Tambahan Dana Rp3 Triliun

JAKARTA – Pembantu Presiden Tim Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keselamatan (Meko Polkam) Budi Gunawan mengusulkan tambahan Dana sebesar Rp3 triliun. Tambahan Dana tersebut Sebagai menjalankan Langkah yang telah dicanangkan.

Hal itu disampaikan Budi Gunawan Pada Pertemuan Kerja (Raker) Didalam Badan Dana (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk Pertemuan tersebut, Budi Gunawan bersama tujuh Pembantu Presiden Tim Menteri Koordinator (Menko) Tim Menteri Pembantu Presiden Tim Menteri Merah Putih mengusulkan tambahan Dana Sebagai Tahun Dana (TA) 2025.

Hadir Untuk Pertemuan tersebut, tujuh Menko Di lain, Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Hukum, Ham, Perpindahan Penduduk, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

Di Itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Pemberdayaan Kelompok (PMK) Abdul Muhaimin Iskandar, dan Menko Ketahanan Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

“Didalam beban tugas yang Lebihterus berat tanpa Pemberian Dana yang memadai hal tersebut Berencana sulit Sebagai direalisasikan,” ujarnya, Senin (2/12/2024).

Budi Gunawan mencontohkan, Pada ini Ke Kemenko Polkam tidak ada ruang command center yang terkoneksi Didalam kementerian dan lembaga Sebagai Meninjau segala permasalahan secara langsung. Sambil Itu penanganan Topik Polkam Untuk menjaga stabilitas politik dan Keselamatan nasional sangat membutuhkan Kecepatanakses Ke Untuk koordinasi, sinergi, dan eksekusi Ke lapangan.

“Di Itu belum ada platform big data yang bisa menangani pengaduan Kelompok (dumas) yang jumlahnya Ke Kemenko Polkam sangat banyak mencapai puluhan ribu. Agar banyak laporan yang tidak tertangani Didalam baik. Hal ini sangat memengaruhi persepsi Kelompok Di kinerja pemerintah,” katanya.

Usulan penambahan Dana ini dilakukan menyusul perubahan nomenklatur kementerian Tim Menteri Pembantu Presiden Tim Menteri Merah Putih yang menjadi 48 kementerian. Rincian usulan penambahan Dana Sebagai 2025 yaitu, Lalu Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keselamatan (Kemenko Polkam) meminta tambahan Dana sebesar Rp3 triliun.