Usai Tragedi Stasiun Bekasi Timur, Pemda-Pusat Harus Sinergi Tangani Perlintasan Liar

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengingatkan perlunya sinergi Di pemerintah pusat dan pemerintah Lokasi Di menangani perlintasan liar, khususnya Hingga Jakarta. Tanpa koordinasi yang kuat, risiko kecelakaan Hingga titik rawan tersebut Berencana terus berulang.

“Karena Itu tanggung jawabnya jelas. Kalau itu resmi Hingga jalan nasional (menjadi tanggung jawab) pemerintah pusat Melewati Kementerian PU (Pekerjaan Umum). Kalau pemda, sesuai Didalam pemda masing-masing. Ada provinsi, kabupaten, dan kota,” ujar Djoko dikutip Di Di, Minggu (3/5/2026).

Berdasarkan data PT KAI, terdapat 432 titik perlintasan sebidang Hingga Daerah operasional Daop 1 Jakarta yang membentang Di Banten hingga Cikampek. Di jumlah tersebut sebanyak 138 titik masuk Di kategori perlintasan tidak terjaga.

Djoko mengatakan perlintasan liar harus ditutup tanpa kompromi. Langkah itu perlu dilakukan Untuk Memperbaiki keselamatan Komunitas. Dia menekankan peran pemerintah pusat dan pemerintah Lokasi sangat diperlukan agar persoalan itu dapat diatasi Didalam cepat dan optimal.

“Di dasarnya perlintasan liar itu harus ditutup. Tidak ada kompromi 138 titik itu,” kata Djoko.

Penataan pelintasan menjadi Pada Di upaya yang lebih luas Sebagai memperkuat keselamatan perkeretaapian secara menyeluruh Hingga berbagai Daerah.

Sebagai itu Djoko berharap agar Dana Sebagai keselamatan transportasi tak dipangkas. Sebab, menurutnya, niat Memperbaiki keselamatan transportasi Berencana sia-sia tanpa didukung Didalam Dana.

“Keselamatan publik adalah tanggung jawab bersama, bukan sekadar beban fiskal Lokasi. Maka Itu Pemberian APBN Sebagai biaya diklat dan kepastian status P3K Untuk para penjaga perlintasan menjadi Kunci mutlak Sebagai menjaga Ketahanan keselamatan nyawa Hingga jalur kereta api,” kata Djoko.

Permasalahan keselamatan Hingga perlintasan sebidang kembali menjadi sorotan Setelahnya ditemukan sejumlah titik tanpa penjagaan dan Berpotensi Sebagai membahayakan Pemakai jalan. Salah satu tragedi yang memakan korban jiwa belum lama ini adalah KA Argo Bromo Anggrek yang menabrak KRL Di Di berhenti Hingga Stasiun Bekasi Timur Di Senin (27/4) malam. Peristiwa itu berawal Di taksi tertemper KRL Hingga perlintasan yang tak jauh Di Stasiun Bekasi Timur.

Sebelumnya Itu, Gubernur DKI Jakarta Parmono Anung mengatakan masalah pelintasan kereta itu kewenangan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Dia menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI siap mendukung jika diberi tugas.

“Seperti kita ketahui bersama, Sebagai lintasan rel kereta api itu memang menjadi tanggung jawab atau kewenangan Di KAI. Supaya Karenanya Pemerintah DKI Jakarta kalau Setelahnya Itu ada penugasan yang diberikan, kami Berencana Didalam senang hati Sebagai Menyediakan support kepada KAI,” jawab Pramono Hingga kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat, Sabtu (2/5).

Pramono menekankan Pemprov DKI tidak Berencana tinggal diam apabila dibutuhkan kolaborasi Sebagai Memperbaiki keselamatan Hingga perlintasan sebidang. Menurutnya, kerja sama lintas instansi penting guna meminimalkan risiko kecelakaan.

Ia juga membuka Kemungkinan adanya koordinasi Didalam Detail Di Pemprov DKI dan KAI Sebagai mencari solusi terbaik, terutama Hingga titik-titik rawan yang belum dilengkapi penjagaan maupun palang pintu otomatis.

“Kami siap support kalau memang diperlukan,” ujarnya.

(fem/fem)