Giliran Hasyim Asy’ari dan Penyelidik KPK Bersaksi Di Sidang Hasto Kristiyanto

JAKARTA – Lembaga Proses Hukum Tindak Pidana Kejahatan Keuangan (Tipikor) Di Lembaga Proses Hukum Negeri Jakarta Pusat Akansegera kembali Melakukan sidang Perkara Hukum Hukum dugaan suap pergantian antarwaktu anggota Wakil Rakyat dan perintangan penyidikan Didalam terdakwa Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto , Jumat (16/5/2025). Jaksa penuntut umum Di Komisi Pemberantasan Kejahatan Keuangan ( KPK ) Menampilkan Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (Lembaga Negara) Hasyim Asy’ari Di sidang hari ini.

Hasyim Akansegera duduk Di Sofa saksi bersama penyelidik KPK Arif Budi Raharjo. “Saksi sidang terdakwa HK, Jumat 16 Mei 2024, Arif Budi Raharjo dan Hasyim Asy’ari,” kata Jaksa KPK Budhi Sarumpaet kepada wartawan.

Diketahui, Hasto Kristiyanto didakwa melakukan perintangan penyidikan Perkara Hukum Hukum dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota Wakil Rakyat yang menyeret buronan Harun Masiku.

Baca juga: Penyidik KPK Rossa Purbo Akui Tidak Ada Perintah Langsung Hasto Menghalangi Penyidikan Di PTIK

Hasto didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kejahatan Keuangan sebagaimana telah diubah Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kejahatan Keuangan Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHAP.

Di Samping Itu, Hasto Kristiyanto didakwa turut menyuap Mantan Komisioner Lembaga Negara, Wahyu Setiawan senilai Rp600 juta. Uang tersebut diserahkan Di Kurs Mata Uang SGD. “Terdakwa bersama-sama Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku telah memberi SGD 57.350 atau setara Rp600 juta kepada pegawai negeri atau penyelenggara Bangsa yaitu kepada Wahyu Setiawan,” kata Jaksa Di ruang sidang.

Atas perbuatan tersebut, Hasto didakwa Didalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kejahatan Keuangan sebagaimana telah diubah Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kejahatan Keuangan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

(rca)