Jakarta –
Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dibayang-bayangi Topik pungutan liar (pungli) Di wisatawan dan juga praktik prostitusi online.
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menegaskan kunjungan Kelompok Hingga kawasan IKN, khususnya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis.
Pernyataan ini disampaikan menyusul maraknya praktik pungutan liar (pungli) Di wisatawan dan pengunjung yang ingin melihat langsung pembangunan ibu kota Mutakhir tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Warga disilakan datang Hingga IKN setiap hari, termasuk Di akhir pekan Sebagai menikmati ruang publik Hingga kawasan IKN seperti Plaza Seremoni, Istana Garuda, Kantor Kementerian Koordinator, hingga Taman Kusuma Bangsa.
“OIKN tidak pernah mensyaratkan pembayaran Di bentuk apapun Bagi Kelompok yang ingin Melakukan Kunjungan Hingga kawasan IKN,” tegas Staf Khusus Kepala Otorita IKN sekaligus Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, dikutip Di keterangan tertulis, Senin (7/7/2025).
Troy hanya mengimbau pengunjung Sebagai mematuhi arahan Di petugas Perlindungan Hingga lapangan. Pada Kegiatan besar berlangsung, kendaraan pribadi juga diperbolehkan parkir Hingga Di KIPP Bersama tetap mengikuti rambu dan arah petugas.
Hingga Di Itu, Troy juga meminta seluruh pengunjung menjaga kebersihan dan kenyamanan kawasan IKN, termasuk tidak merokok Hingga area umum, membuang sampah Hingga tempatnya, serta menjaga fasilitas umum dan tanaman.
Ia menegaskan praktik pungli Di bentuk apapun, baik pungutan Sebagai masuk kawasan hingga parkir tidak resmi, adalah tindakan ilegal.
“Tidak ada pungutan apapun Bagi Kelompok yang ingin berkunjung Hingga KIPP Hingga IKN. Laporkan kepada kami jika Merasakan pungutan pembohong Hingga lapangan!” tegas dia.
IKN Juga Dibayangi Prostitusi Online
Selain pungli, kawasan IKN juga dibayangi masalah prostitusi online. Menko Pemberdayaan Kelompok (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin Malahan terkejut ketika mendengar ada laporan tentang banyaknya pekerja seks komersial (PSK) Hingga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Cak Imin mengaku Berencana mengecek informasi tersebut. “Waduh, masa iya (banyak PSK)?” kata Cak Imin Hingga kompleks Legislatif, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).
Cak Imin mengatakan maraknya PSK Hingga IKN merupakan hal yang gawat. Ketum PKB itu menegaskan Berencana mengecek langsung Hingga lokasi.
“Waduh, gawat, gawat, gawat, kok bisa gawat gitu, wah ini harus dicek ini, harus dicek,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, pihak Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara sudah Meninjau adanya praktik prostitusi online atau daring Hingga Di Area IKN. Satpol PP Merasakan laporan soal adanya prostitusi online ini Di Kelompok.
“Ada laporan praktik prostitusi Hingga Di Area IKN disampaikan Kelompok dan pemerintah desa setempat,” ujar Kepala Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara Bagenda Ali, dilansir Di Di, Minggu (25/5).
Pihaknya Setelahnya Itu menindaklanjuti laporan Kelompok dan pemerintah desa Hingga Kecamatan Sepaku, Area administratif Kabupaten Penajam Paser Utara yang masuk Area IKN. Satpol PP setempat terus melakukan pengawasan dan penertiban Hingga Di kawasan IKN.
“Kami sudah lakukan pantauan Sebelum tiga bulan lalu Yang Terkait Bersama laporan adanya praktik prostitusi Hingga Di Area IKN,” jelasnya.
——–
Artikel selengkapnya bisa dibaca Hingga sini dan Hingga sini.
(wsw/wsw)
Artikel ini disadur –> Detik.com Indonesia Berita News: IKN Dibayangi Topik Pungli dan Prostitusi