Tak Ada Kesepakatan yang Dilanggar

JAKARTA – Pemerintah Mengurangi sebagian Produk Ekspor gas pipa Ke Negeri tetangga Untuk mengamankan pasokan Untuk PLN dan industri Di negeri. Pejabat Tingginegara Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi/Pejabat Tingginegara Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan, pemangkasan Disekitar 8% itu masih berada Di batas Kesepakatan minimum dan tidak melanggar perjanjian.

Penegasan itu disampaikan Bahlil Di konferensi pers tentang ketahanan energi nasional, Senin (26/10/2026). Bahlil memaparkan, total Produk Ekspor gas pipa Indonesia Bersama Laut Natuna dan Sumatera mencapai 409,55 MMBTUD. Bersama jumlah itu, yang dipotong sebesar 31 MMBTUD. “31 MM yang kita potong itu adalah masih Ke batas Kesepakatan minimum,” ujar Bahlil.

Baca Juga: Pasokan Gas Indonesia Dipangkas, Singapura Sesumbar Hanya 2% Bersama Total Kebutuhan

Menurut dia, Pelanggar Kesepakatan Terbaru terjadi bila pemotongan mencapai 10 persen. “Dan kita Terbaru Disekitar 8%, terkecuali kita potong 10%, nah itu Terbaru kita melanggar Kesepakatan,” katanya.

Pemangkasan dilakukan Untuk memperkuat pasokan energi Di negeri dan memenuhi kebutuhan gas Untuk industri nasional. Di ini, sejumlah sumur gas Merasakan penurunan produksi akibat pemeliharaan (shutdown), Agar pemerintah memprioritaskan pasokan Untuk PLN dan sektor industri.